Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang dibandingkan dengan rencana (target)

kegiatan pengadaan dan pemanfaatan jasa yang mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, yang bersifat administratif, teknis, maupun operasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.